DETAIL BERITA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAPPI MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERKAIT PERLENGKAPAN PERIZINAN USAHA SELAMA 4 BULAN BERTURUT TURUT

Lebih lanjut dijelaskan bahwa di Tahun Anggaran 2019, Satpol PP Kabupaten Mappi lebih berkonsentrasi pada upaya-upaya Penegakan Regulasi Daerah, disamping tugas-tugas lain yang juga bersifat wajib dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dalam  4 bulan terakhir, Satpol PP lebih berkonsentrasi pada Pengawasan, Pembinaan, serta Penertiban Pengusaha, terutama Pedagang dalam hal Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perizinan usaha. Hal ini disampaikan disela-sela Apel Pagi di Kesatrian Satpol PP Kabupaten Mappi, Rabu 27 November 2019.

Ditegaskan kembali oleh Plt. Kasatpol PP Kabupaten Mappi, bahwa kepatuhan terhadap ketentuan perizinan usaha, ikut mendongkrak penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, oleh sebab itu Satpol PP Kabupaten Mappi, terus berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menekan pelanggaran ketentuan perizinan usaha serendah mungkin.

 

Berdasarkan hasil operasi lapangan, dari  371  pelaku usaha yang menjadi target operasi pada bulan Oktober 2019, ternyata masih terdapat 189  pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha ataupun izin usahanya telah mati dan tidak diperpanjang. Jumlah ini membuktikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha masih di atas 50% , belum lagi jika operasi dikembangkan sampai dengan para pengusaha lain yang masih belum tersentuh di Kota Kepi,  serta 14 wilayah distrik yang ada di Kabupaten Mappi. Hal ini jelas menimbulkan kerugian daerah yang tidak sedikit .

 

Lebih lanjut Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan pada Satpol PP Kabupaten Mappi  Septianus  Woniana, S.STP. bahwa dari 189 pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha ataupun izin usahanya telah mati, terus dilakukan penekanan lewat teguran-teguran, dan pada operasi penertiban Bulan November 2019, ternyata jumlah tersebut berkurang menjadi 105 pelaku usaha yang masih belum melengkapi perizinannya, yang artinya telah berkurang menjadi 32%. “Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya penekanan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Mappi, dan juga OPD terkait seperti DPM-PTSP, BP2RD, dan Perdagkop, sehingga diharapkan, ke depan jumlah pelanggaran yang terjadi tidak sebesar saat ini, kami akan berusaha tekan sampai di bawah 20%, tegas Kabid penegakan perundang-undangan.

 

Kabid Penegakan Perundang-undangan juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan,, Satpol PP banyak mengalami kendala-kendala yang berat, selain kendala internal Satpol PP sendiri, juga kendala dari pihak para pelaku usaha itu sendiri, diantaranya, masih banyak pelaku usaha yang belum secara sadar mengurus kelengkapan perizinan usahanya dengan berbagai alasan, ada yang beralasan pemilik “pulang kampung” , Pemasukan minim, sedang diurus oleh calo, dan tidak tahu tempat kepengurusan izin, bahkan ada juga pelaku usaha yang sengaja menutup usahanya pada saat operasi digelar, untuk menghindari pemeriksaan. sehingga harus ditegur berulang kali. Untuk itu di tahun 2019 ini, kami memberi kesempatan sampai dengan Bulan Desember 2019 atau sampai akhir tahun,  dan apabila di tahun 2020 pengusaha yang sama, masih melakukan pelanggaran yang sama, maka akan kami tindak tegas, bila perlu izin usahanya dicabut.

 

 

 

Oleh : Admin Web | 28 Nopember 2019 | Dibaca : 25 Pengunjung