VISI MISI KABUPATEN MAPPI

VISI DAN MISI

KABUPATEN MAPPI

 

1VISI

 

Visi pembangunan di Kabupaten Mappi tahun 2005-2025 adalah:

 

”MAPPI KAWASAN SEJUTA RAWA PRODUKTIF DI SELATAN PAPUA YANG BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI, DAN ADIL”

 

Visi pembangunan tersebut merupakan implementasi dari upaya turut mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Provinsi Papua (yaitu ”Papua Yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik”) dan Visi Pembangunan Nasional (yaitu ”Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”). Dengan demikian, cita-cita sekaligus amanat masyarakat Kabupaten Mappi untuk dapat hidup dalam kemajuan dan kemandirian secara berkeadilan yang berlandaskan nilai-nilai luhur adat dan kebudayaan, akan dapat diwujudnyatakan pada akhir periode perencanaan.

 

Visi Pembangunan Kabupaten Mappi juga tidak dapat dipisahkan dari nilai filosofis yang terkandung dalam motto Kabupaten Mappi yaitu ”Usubi Yohokuda Tako Bayaman” atau ”Damai Bersehati Saling Melayani”. Oleh karenanya, Mappi Kawasan Sejuta Rawa Produktif di Selatan Papua yang Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Adil diharapkan dapat diwujudkan melalui proses pembangunan yang interaktif, produktif, dan dinamis yang mengutamakan keharmonisan dan kedamaian. Cakupan pernyataan Visi sebagaimana tersebut di atas secara garis besar mengandung dua bagian pokok, yaitu: pertama, Kawasan Sejuta Rawa Produktif di Selatan Papua menunjukkan eksistensi dan jati diri wilayah Kabupaten Mappi yang menjadi faktor pembeda dari wilayah kabupaten/kota atau daerah lainnya dalam konstelasi regional, nasional, dan internasional; dan kedua, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Adil menunjukkan tujuan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Mappi yang akan diwujudnyatakan dalam kurun waktu 20 tahun. Adapun pengertian yang terkandung dalam pernyataan Visi tersebut masing-masing adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

(a) Kawasan Sejuta Rawa

Kawasan Sejuta Rawa mengandung makna bahwa kondisi fisik geografis dan topografis kawasan Mappi yang sebagian besar berupa dataran rendah berawa-rawa, merupakan karakter khas dan unik yang mempunyai daya ungkit bagi eksistensi dan jati diri Kabupaten Mappi dalam konstelasi regional, nasional dan internasional, serta sekaligus sebagai potensi sumber daya yang mampu memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Mappi. Fakta karakteristik yang unik dan potensial tersebut ditunjukkan oleh profil rupa bumi kawasan Mappi yang mana lebih dari 2-juta hektar merupakan bentangan dataran rendah berawa-rawa, diselingi alur 9 DAS (daerah aliran sungai) yang terurai menjadi 14 sungai besar, dan bermuara ke Laut Arafura dengan bentangan garis pantai sepanjang 215 km;

(b) Kawasan Sejuta Rawa

Produktif mengandung makna bahwa Kabupaten Mappi merupakan daerah penghasil produk-produk dasar maupun olahan hasil budi daya pertanian, hutan, dan perairan rawa/ sungai/ laut yang handal, baik dalam skala lokal, regional dan nasional, yang tercermin dari:  (i) daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam yang cukup besar;  (ii) meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (masyarakat) dalam mengelola potensi sumber daya alam yang ada secara optimal dan ramah lingkungan;  (iii) daya dukung kelembagaan dan kebijakan pemerintah daerah yang sepenuhnya mengarahkan orientasi pengelolaan sumber daya alam pada upaya yang menunjang peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup; dan (iv) sinergitas tri-pilar pembangunan (antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah serta manfaat nyata dalam mendorong percepatan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan masyarakat khususnya dan pembangunan daerah di Kabupaten Mappi pada umumnya.

(c) Di Selatan Papua

Di Selatan Papua mengandung makna bahwa Kabupaten Mappi secara geografis terletak di bagian selatan pulau Papua, sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi daya dukung sumber daya alam yang luar biasa. Kabupaten Mappi terletak pada posisi geografis strategis di wilayah timur Indonesia dan berdekatan dengan perbatasan antar Negara (Papua New Guinea);

(d) Berbudaya

Mappi yang Berbudaya mengandung makna bahwa pembangunan jangka panjang (2005-2025) di Kabupaten Mappi diarahkan untuk dapat mewujudkan karakter masyarakat yang berbudi luhur dan beradab, yang tercermin dari karakter masyarakat yang ‘bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat kepada tata aturan hukum yang berlaku, dan mampu menunjukkan identitas jati dirinya berlandaskan nilai-nilai luhur kearifan lokal (adat istiadat / tradisi yang positif) sebagai suatu fakta kesejarahan sekaligus kekayaan intelektual yang mempunyai nilai eksistensi tersendiri dalam konteks perkembangan peradaban lokal, regional, nasional, dan internasional.

(e) Maju

Mappi yang Maju mengandung makna bahwa pembangunan jangka panjang (2005-2025) di Kabupaten Mappi diarahkan untuk dapat mewujudkan kemajuan daerah dalam bidang sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik yang tercermin dari meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin tinggi, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang terkendali, meningkatnya capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang semakin baik, dan dinamika kehidupan Politik yang semakin kondusif.  Capaian IPM yang semakin tinggi merupakan indikasi dari meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia yang ditunjukkan oleh: (i) meningkatnya angka partisipasi sekolah, angka rata-rata kelulusan, angka melanjutkan sekolah yang disertai capaian strata pendidikan yang semakin tinggi; (ii) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh menurunnya angka kematian ibu dan bayi, angka  kecukupan gizi yang semakin baik, serta usia harapan hidup yang terus meningkat; (iii) meningkatnya produktifitas dan daya beli masyarakat seiring dengan perkembangan kondisi perekonomian daerah.  Capaian LPP yang terkendali merupakan indikasi dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pelayanan kependudukan yang ditunjukkan oleh: (i) meningkatnya kualitas data kependudukan; (ii) meningkatnya kualitas pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, dan perumahan) sebagai outcome perencanaan berbasis demografi.  Capaian LPE yang semakin baik merupakan indikasi kemajuan perekonomian daerah maupun masyarakat yang ditunjukkan oleh: (i) meningkatnya kapasitas produksi sektor-sektor unggulan kontributor pembentuk PDRB, baik sektor primer, sekunder, dan tertier; (ii) meningkatnya intensitas pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara efektif, efisien dan berwawasan lingkungan; (iii) meningkatnya pendapatan per-kapita penduduk; (iv) meningkatnya nilai distribusi hasil produksi, pada pasar domestik, nasional maupun ekspor, yang didukung nilai investasi yang terus meningkat; dan (v) meningkatnya kualitas dan kuantitas lembaga pendukung perekonomian daerah yang tertata dan berfungsi baik, yang dapat menunjang stabilitas dan daya tahan serta daya adaptasi yang handal terhadap dinamika perekonomian regional, nasional maupun global.  Dinamika kehidupan politik yang semakin kondusif merupakan indikasi dari kemajuan politik di daerah yang ditunjukkan oleh: (i) meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat; (ii) meningkatnya  kompetensi lembaga politik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; (iii) meningkatnya upaya penegakkan hukum dan produk hukum daerah yang dapat memberikan perubahan kepada masyarakat dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan iptek; dan (iv) meningkatnya efektifitas pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

(f) Mandiri

Mappi yang Mandiri mengandung makna bahwa pembangunan jangka panjang (2005-2025) di Kabupaten Mappi diarahkan untuk dapat mewujudkan kemandirian daerah dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang tercermin dari kemampuan melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan bertumpu pada kekuatan sendiri dan ketersediaan sumber daya yang ada serta dilandasi oleh hakekat kemerdekaan yang memberikan hak dan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri sekaligus menentukan apa yang terbaik bagi masyarakatnya. Kemandirian yang terbangun diletakkan dalam kerangka luas yang tidak terbatas pada kebebasan dari keterisolasian saja, tetapi juga memahami adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat dalam lingkup regional, nasional maupun internasional, serta dilandasi pula oleh paham yang proaktif (bukan reaktif atau defensif) yang menyadari bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah-ubah baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasarinya atau mempengaruhinya. Indikasi dari kemandirian akan terukur dari aspek-aspek: (i) meningkatnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan di daerah; (ii) meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; (iii) meningkatnya kemampuan fiskal dan keuangan daerah dalam menyediakan anggaran dan membiayai pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah sendiri, mengelola kontribusi dari partisipasi dunia usaha, mengelola kerja sama antar daerah, maupun mengerahkan kekuatan swadaya masyarakat secara arif dan bijaksana; (iv) meningkatnya status, peran dan fungsi daerah dalam konteks wilayah pembangunan di tingkat regional dan nasional yang dicapai melalui peningkatan nilai kontribusi perekonomian daerah (PDB/PDRB per-kapita) dalam konteks pertumbuhan ekonomi regional dan nasional; dan (v) meningkatnya status, peran dan fungsi daerah dalam konstelasi kehidupan politik di tingkat regional dan nasional. Kemajuan dan kemandirian daerah yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan dalam kelembagaan, pranata dan nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Kemajuan dan kemandirian suatu daerah merupakan suatu cerminanan sikap daerah dan masyarakat mengenai keadaanya dan mampu mengatasi segala tantangan yang dihadapi. Sikap kemajuan dan kemandirian tercermin dalam setiap aspek baik ekonomi, sosial, budaya dan politik.

(g) Adil

Mappi yang Adil mengandung makna bahwa pembangunan jangka panjang (2005-2025) di Kabupaten Mappi diarahkan untuk dapat mewujudkan kesamaan hak dan kewajiban yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan dalam hukum, yang dicerminkan dari menurunnya tingkat kesenjangan antar wilayah (kota kabupaten dengan distrik, antar distrik, antara distrik dengan kampung, dan antar kampung) dalam segala aspek kehidupan, di mana seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya, mendapatkan pekerjaan, melakukan kegiatan usaha, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak-hak politik, serta mendapat perlindungan dan kesamaan kedudukan di depan hukum.

 

2 MISI 

 

(M1) Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya dan Beradab dalam Perikehidupan yang Aman, Tertib, Bersatu, Damai dan Adil melalui upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membina kehidupan sebagai umat beragama yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dilandasi sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama maupun dalam interaksi antar komunitas adat / budaya, sehingga dapat mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, bersatu dalam kedamaian yang dapat menempatkan nilai-nilai adat / tradisi dan budaya serta kearifan lokal sebagai inspirasi dalam pembangunan sekaligus dapat memperkokoh eksistensi dan jati diri masyarakat Mappi dalam lingkungan nasional dan global;

 

(M2) Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat dan Mempunyai Daya Saing melalui upaya-upaya sebagai berikut: (i) meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang disertai wawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kompetensi kerja dan kemampuan berprestasi, serta etos kerja yang tinggi dengan menyediakan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai di seluruh kampung, penyediaan tenaga-tenaga pengajar dan manajemen sekolah yang memadai, kebijakan sistem pendidikan daerah terutama bagi kelompok masyarakat asli papua dan tergolong tidak mampu; (ii) meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan yang menjangkau hingga ke tingkat kampung, penyediaan prasarana dan sarana kesehatan yang baik termasuk manajemen rumah sakit hingga pusat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat Distrik, kebijakan sistem pelayanan kesehatan daerah terutama bagi kelompok masyarakat asli papua dan tergolong tidak mampu, penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan, dan didukung oleh partisipasi masyarakat yang ditunjang oleh pembinaan wawasan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan sejahtera; (iii) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan penanganan masalah-masalah kependudukan yang diorientasikan pada pengendalian jumlah dan penyebaran penduduk; (iv) meningkatkan kualitas penanganan dan penyelesaian beragam masalah sosial yang didukung oleh partisipasi masyarakat, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak; dan (v) meningkatkan kualitas partisipasi dan kompetensi masyarakat dalam pembangunan terutama dalam mendorong kesetaraan gender, peran serta pemuda dan lembaga kepemudaan, serta peningkatan prestasi olah raga;

 

(M3) Mewujudkan Infrastruktur yang Memadai di Seluruh Kawasan Guna Menciptakan Kehidupan yang Nyaman dan Ramah Lingkungan melalui upaya-upaya sebagai berikut: (i) meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukkannya guna mencegah terjadinya penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan; (ii) mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana dasar yang memadai guna menunjang pembukaan dan pengembangan kawasan yang masih terisolir dan tertinggal dengan meningkatkan investasi pembangunan prasarana dan sarana pokok yang langsung dirasakan oleh masyarakat sampai ke tingkat kampung, serta memberikan peluang seluas-luasnya untuk masuknya investasi yang dapat menunjang upaya percepatan pembangunan di daerah yang masih terisolasi tersebut; (iii) mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung kelancaran akses antar wilayah, percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan sosial; (iv) mengembangkan moda transportasi yang handal, berkualitas, aman, lancar, dan terpadu serta terjangkau oleh masyarakat, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan antar wilayah (antar kampung, kampung dengan distrik, antar distrik, dan lintas Kabupaten); (v) meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman yang memadai mencakup rumah-rumah layak huni, air bersih, sanitasi, persampahan, listrik, pos dan telekomunikasi, jalan lingkungan, sistem drainase dan pengendalian banjir, dan fasilitas penunjang lainnya; dan (vi) menerapkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan sistem pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, pemanfaatan ruang yang serasi, pemanfataan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar bagi pembangunan Kabupaten Mappi;

 

(M4) Mewujudkan Kemajuan dan Keunggulan Perekonomian yang Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat ekonomi di wilayah kampung yang berbasis keunggulan masing-masing sektor dengan membangun sistem produksi, distribusi dan pelayanan dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial antara ibukota kabupaten dengan distrik maupun distrik dengan kampung, keberpihakan kepada ekonomi rakyat dengan memperkuat perekonomian rakyat yang tumbuh di wilayah kampung sebagai komoditi unggulan, mengembangkan kesempatan kepada masyarakat kampung untuk dapat mengakses sistem perekonomian dan tanpa diskriminasi gender dalam pengembangan ekonomi;

 

(M5) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum melalui upaya pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peranan civil society, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah dan otonomi khusus, mengembangkan budaya tertib hukum, mengembangkan hukum adat yang merupakan amanat otonomi khusus menjadi hukum positif, tidak diskriminatif dan berpihak kepada rakyat yang miskin di tingkat kampung;

 

3SASARAN MISI

 

(M1) Mewujudkan Masyarakat yang Berbudaya dan Beradab dalam Perikehidupan yang Aman, Tertib, Bersatu, Damai dan Adil, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

(1.1) Terwujudnya karakter masyarakat Mappi yang tangguh, kompetitif, bermoralitas tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Mappi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis dan toleran dalam kemajemukan, serta berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(1.2) Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatkan peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian.

(1.3) Rendahnya tingkat kriminalitas.

(1.4) Rendahnya intesitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulan dari dari isu suku, agama, ras, dan antar golongan dan kesenjangan ekonomi sosial.

(1.5) Tingkat partisipasi kuat dari masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban.

(1.6) Berkurangnya atau menurunya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di dalam maupun diluar rumah tangga baik fisik, seksual maupun psikis.

(1.7) Tingkat keyakinan masyarakat yang tinggi akan rasa aman, tenteram, dan damai.

(M2) Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat dan Mempunyai Daya Saing, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

(2.1) Meningkatnya kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah.

(2.2) Berkurangnya jumlah penduduk yang buta huruf dan angka putus sekolah disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi.

(2.3) Meningkatnya produktivitas dan kreativitas masyarakat yang ditopang dengan peningkatan kualitas pendidikan.

(2.4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal.

(2.5) Tingginya tingkat kelulusan anak didik pada pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

(2.6) Tercapainya program wajib belajar 12 tahun, dimana masyarakat Kabupaten Mappi minimal berpendidikan setara dengan sekolah menengah.

(2.7) Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran akses pendidikan yang baik, murah dan terjangkau serta memberikan bantuan beasiswa  bagi anak potensial dari keluarga yang tidak mampu.

(2.8) Tersedianya fasilitas pendidikan yang moderen yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

(2.9) Proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik terutama di kampung-kampung.

(2.10) Tingkat penggangguran 3 persen dan jumlah penduduk miskin 5 persen dari jumlah penduduk dan pengendalilan jumlah penduduk.

(2.11) Kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan.

(2.12) Kualitas sumber daya manusia pemuda dengan meningkat prestasi dalam segala bidang dan peran aktif dalam pembangunan.

(2.13) Meningkatnya pola hidup sehat yang berkualitas diukur dari rendahnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatkan usia harapan hidup, meningkatnya status gizi, rendahnya tingkat prevalensi penyakit degeneratif dan peyakit menular seperti HIV/AIDS dan malaria.

(2.14) Terwujudnya pola hidup sehat disertai dengan membaiknya kondisi kesehatan lingkungan.

(2.15) Meningkatnya cakupaan, pelayanan dan perlindungan kesehatan masyarakat miskin dengan memperluas penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan obat dan makanan, pemberantasan penyakit menular serta penyediaan tenaga paramedis dan bidan kampung.

(2.16) Rendahnya tingkat pelanggaran terhadap peredaran obat-obatan, kosmetik, alat-alat kesehatan dan makan.

(M3) Mewujudkan Infrastruktur yang Memadai di Seluruh Kawasan Guna Menciptakan Kehidupan yang Nyaman dan Ramah Lingkungan, dengan sasaran pokok sebagai berikut: 

(3.1) Terbangunnya percepatan infrastruktur dasar untuk mencapai kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

(3.2) Tersedianya infrastruktur dasar yang dapat menjadi daya tarik bagi masuknya investasi dan mampu mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa dalam kerangka perspektif pengembangan daerah.

(3.3) Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan air bersih dan tersedianya air bersih pada daerah-daerah rawan air bersih baik di kota Kepi maupun di kampung.

(3.4) Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan, termasuk tingkat elektrifikasi rumah tangga dan dunia usaha yang tinggi.

(3.5) Terselenggaranya teknologi komunikasi yang efisien dan modern.

(3.6) Terpenuhinya perumahan yang sehat bagi penduduk di kampung.

(3.7) Tersusunnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal yang berbasis pada efisiensi dan berkeadilan, menjangkau daerah-daerah terisolasi terutama distrik dengan kota kabupaten dan kampung.

(3.8) Tingkat aksebilitas sarana dan prasarana publik berdasarkan asas keadilan sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata sempai wilayah yang terisolasi.

(3.9) Rendahnya tingkat pencemaran air, tanah dan udara.

(3.10) Berkurangnya luas lahan kritis dan bertambahnya hutan tanaman industri.

(3.11) Terlindunginya keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan serta meningkatnya hasil hutan non kayu.

(3.12) Terjaminnya pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya.

(3.13) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

(3.14) Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan kehidupan mereka terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian lingkungan hidup.

(M4) Mewujudkan Kemajuan dan Keunggulan Perekonomian yang Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

(4.1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan menurunkan penduduk miskin maupun pengangguran.

(4.2) Terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh yang didasarkan pada meningkatnya kemampuan sektor riil yang diakibatkan oleh adanya perluasan kegiatan investasi pada seluruh sektor ekonomi.

(4.3) Terciptanya kemampuan sektor industri pengolahan yang mengolah hasil pertanian dan perkebunan untuk memunculkan komoditas unggulan daerah yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan secara keseluruhan kegiatan perdagangan dan dunia usaha.

(4.4) Terciptanya perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah serta pedagang tradisional dengan penerapan kebijakan perlindungan dengan mencegah pembangunan ekonomi yang berpihak kepada kalangan bermodal sehingga tidak diperkenankan untuk dibangun supermarket atau pusat perdagangan modern yang menyebabkan usaha kecil dan menengah serta pedagang tradisionil tidak dapat bersaing.

(4.5) Meningkatnya peran koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam perekonomian daerah, terutama perannya dalam menyerap tenaga kerja maupun dalam menciptakan diversifikasi produk daerah yang berkualitas dan unggul.

(4.6) Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya serta memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.

(4.7) Meningkatnya produksi perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan baik secara kuantitas maupun kualitas serta unggul.

(4.8) Optimalnya nilai tambah dan manfaat hasil hutan kayu dan meningkatnya hasil hutan non kayu.

(4.9) Meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat miskin dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

(4.10) Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana ekonomi termasuk pasar dan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin, terutama untuk kemudahan akses bagi masyarakat terpencil.

(4.11) Meningkatnya kepemilikan aset usaha non modal keuangan oleh masyarakat miskin.

(4.12) Meningkatnya penyediaan lembaga ekonomi atau keuangan  mikro pada distrik-distrik strategis dan cepat tumbuh untuk memberikan kelancaran dan kemudahan akses bantuan pinjaman modal usaha bagi masyarakat miskin dan terwujudnya kampung pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkat ekonomi kampung di sekitarnya.

(M5) Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum, dengan sasaran pokok sebagai berikut:

(5.1) Terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, aspiratif dan perspektif gender.

(5.2) Meningkatnya peran dan fungsi komunikasi politik antara masyarakat, lembaga perwakilan dan pemerintah, terwujudnya birokrasi yang profesionalisme dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri dan berkeadilan gender.

(5.3) Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Mappi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional, mempunyai kompetensi tinggi sehingga mendukung pembangunan Kabupaten Mappi.

(5.4) Meningkatnya sinergisitas antar lembaga dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

(5.5) Terwujudnya pelayanan umum berkualitas tinggi dengan didukung aparatur yang profesional dan berkompetensi tinggi.

(5.6) Terciptanya sistem koordinasi antar komponen masyarakat guna mewujudkan stabilitas daerah.

(5.7) Terciptanya pemahaman masyarakat tentang budaya politik yang mau saling menghargai perbedaan dan kompetisi serta memegang teguh prinsip-prinsip demokrasi.

(5.8) Tumbuhnya demokrasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih untuk memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi di daerah.

(5.9) Terbukanya iklim politik yang memungkinkan semua elemen masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

(5.10) Terbangunnya kesadaran hukum yang berbasis kebangsaan dan demokrasi.

(5.11) Terciptanya supremasi hukum.

(5.12) Meningkatnya pemahaman sistem hukum bagi aparatur pemerintahan atau kapasitas  kelembagan daerah dan pemberdayaan elemen-elemen rakyat.

(5.13) Bertambahnya jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan atas tanah perorangan dan tanah adat secara adil dan proporsional dan penyelesaian permasalahan adat dapat diselesaikan oleh masyarakat adat itu sendiri.

 

4TAHAPAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN

 

Tema Pembangunan dan Agenda Pembangunan untuk setiap periode 5 (lima) tahun atau setiap tahap pembangunan jangka menengah adalah sebagai berikut: 

• RPJMD Tahap ke-I Tahun 2007–2011 bertemakan “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kepada Masyarakat” dengan agenda pokok: (1) Restrukturisasi Organisasi Pemerintah Daerah dan Pembinaan Aparatur; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Daerah; (3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Dasar; (4) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; (5) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Hidup Beragama; dan (6) Peningkatan Supremasi Hukum dan Penghormatan Hak-hak Masyarakat Adat.

• RPJMD Tahap ke-II Tahun 2012–2016 bertemakan “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dalam Menunjang Perbaikan Mutu dan Pelayanan Kepada Masyarakat” dengan agenda pokok: (1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan; (2) Pembangunan Infrastruktur Dasar Berbasis RTRW dan Kelestarian Lingkungan Hidup; (3) Penyelenggaraan Pembangunan Berbasis Kampung / Distrik; (4) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat; dan (5) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sinergitas Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam.

• RPJMD Tahap ke-III Tahun 2017–2021 bertemakan “Meningkatkan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Peranserta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan” dengan agenda pokok: (1) Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Semua Tingkatan; (2) Pengembangan Jaringan Infrastruktur Berbasis Perencanaan Wilayah Pembangunan dan Pembangunan Berbasis Kampung / Distrik; (3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat; dan (4) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sinergitas Potensi Investasi.  

• RPJMD Tahap ke-IV Tahun 2022–2026 bertemakan “Mendorong Percepatan Pembangunan Melalui Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat” dengan agenda pokok: (1) Peningkatan dan Pemerataan Mutu Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Semua Tingkatan; (2) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Berbasis RTRW, Pembangunan Berbasis Kampung / Distrik, dan Kelestarian Lingkungan Hidup; (3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat; (4) Restrukturisasi Ekonomi Kabupaten Berbasis Potensi Wilayah Pembangunan; dan (5) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Sinergitas Investasi.